OUTSOURCING, BENTURAN ANTARA KEBUTUHAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur tenaga kerja kontrak sebenarnya pernah dihapuskan. Namun dengan dikeluarkannya UU No 13 tahun 2003, tenaga kerja kontrak (outsourcing) kembali muncul. Model kerja kontrak dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dalam memberikan jaminan perlindungan hak kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang dimaksud tenaga kerja kontrak/tidak tetap/outsourcing adalah pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Pada praktiknya tenaga kerja kontrak memang seringkali  merugikan hak pekerja. Maka tak jarang perselisihan industrial antara pekerja dan pengusaha terutama tenaga kerja outsourcing sering kita dengar. Penyebabnya biasanya tuntutan pada hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha.

Dari sudut pandang pemerintah sendiri merasa lega adanya UU tersebut karena dianggap sedikit mengurangi masalah pengangguran. Sementara bagi pengusaha, tenaga kontrak menjadi favorit karena mereka memiliki hak-hak yang berbeda dengan tenaga kerja tetap. Betulkah?

Dampak praktek kerja outsourcing, berefek fragmentatif, diskriminatif, degradatif dan ekspoltatif terhadap buruh.  Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing membawa setidaknya 3 bentuk diskriminasi terhadap buruh: usia, upah dan berorganisasi.

  1. Diskriminasi usia dan status perkawinan. Kebijakan ikutan yang diterapkan oleh perusaan pengguna untuk mempekerjakan buruh outsourcing adalah menerapkan batasan usia dan status perkawinan bagi buaruh otusourcin gyang menimbullkan efek diskriminatif. Perusahaan cenderung mempekerjakan buruh berusia muda dan untuk perekrutan buruh outsourcing baru mansyaratkan buruh yang berusia  18-24 tahun dan berstatus lajang dengan alas an produktivitas.
  2. Diskriminasi upah. Buruh kontrak dan outsourcing yang melakukan jenis pekerjaan yang sama dalam jam kerja yang sama dengan buruh tetap mendapatkan upah yang berbeda. Upah toal buruh kontrak lebih rendah 17% dari upah buruh tetap dan upah total buruh outsouring 26% dari upah buruh tetap.
  3. Diskriminasi berserikat: buruh kontrak dan outsourcing dilarang secara langsung maupun tidak langsung untuk bergabung dengan serikat tertentu atau dengan serikat apapun dan kemungkinan tidak diperpanjang kontrak jika bergabung dengan serikat buruh.

Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing membawa efek degradasi atau penurunan pada kondisi kerja dan kesejahteraan buruh. Dalam hubungan kerja ini tidak ada jaminan pekerjaan karena hubungan kerja bersifat kontrak dengan rata-rata masa kontrak 1 tahun, hanya mendapatkan upah minimum dan menereima beberapa tunjangna yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang diterima buruh tetap, untuk memperpanjang masa kontrak harus mengeluarkan biaya untuk penyalur tenaga kerja, tidak ada kompensasi saat hubungan kerja berakhir, peluang peningkatan status dan karir sangat kecil.

One thought on “OUTSOURCING, BENTURAN ANTARA KEBUTUHAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s